Antara Alberto Fujimori Dan Mohammad Morsi

Pernahkah Anda mendengar tentang Alberto Fujimori? Fujimori adalah presiden Republik Peru pada tahun 1990an. Ia memegang kekuasaan setelah pemilihan umum yang bersih dan adil. Setelah dua tahun sebagai presiden, pada tanggal 5 April 1992, ia mengeluarkan deklarasi yang membubarkan parlemen dan menghalangi hukum dan konstitusi. Hal itu membuatnya kebal terhadap hokum dan apa yang ia putuskan tidak dapat dibatalkan melalui sistem peradilan.

Begitu Fujimori mengeluarkan deklarasi otoriter ini, masyarakat internasional langsung menggugatnya. Amerika Serikat segera memutus hubungan diplomatik dengan Peru dan menghentikan bantuan ekonomi dan militer. AS menganggap deklarasi Fujimori sebagai kudeta terhadap sistem demokrasi, mengubah Fujimori dari presiden terpilih ke presiden yang diktator. Negara-negera lain mengkuti jejak AS. Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Peru. Argentina dan Chile menarik duta besar mereka. Jerman dan Spanyol menghentikan semua bantuan, kecuali bantuan kemanusiaan

Organisasi Negara-negara Amerika mengutuk kudeta Fujimori dan mengancam akan mencabut keanggotaan Peru. Fujimori tidak bisa menanggung semua tekanan internasional, sehingga beberapa bulan kemudian, ia kembali pada deklarasi konstitusional dan memulihkan kembali hubungan dengan masyarakat internasional. 

Kejadian ini menegaskan bahwa ketika presiden terpilih mencabut hukum, menempatkan dirinya sendiri di atas sistem peradilan dan membuat keputusannya kebal terhadap pengadilan, maka ia berubah dari seorang presiden terpilih secara demokratis kepada presiden yang diktator. Ia akan segera kehilangan legitimasinya. Ia terpilih di bawah sistem demokrasi, lalu ia sendiri yang menghancurkannya.

Anda akan menyadari bahwa apa yang dilakukan Fujimori sama seperti yang dilakukan Presiden Mohammed Morsi  November lalu, ketika ia mengeluarkan sebuah deklarasi yang mencabut hukum dan konstitusi, dan membuat keputusannya kebal terhadap putusan pengadilan. 

Morsi melakukan kejahatan yang sama persis seperti Fujimori. Kedua orang ini terpilih menjadi presiden secara demokratis, lalu berubah menjadi diktator. Rakyat Mesir pun segera menarik kepercayaan terhadap Morsi, setelah ia mengeluarkan pengumuman otokratis itu. 22 juta rakyat Mesir menandatangai Kampanye Tamarod untuk menarik kepercayaan terhadap Presiden Morsi. Kemudian pada tanggal 30 Juni, hari lebih dari 30 juta warga Mesir turun ke jalan menuntut Morsi mundur dan pemilihan presiden lagi. Hal ini menjadikan Mesir berada di ambang perang sipil, sehingga memaksa Panglima Angkatan Bersenjata Mesir mengambil sikap nasional untuk melaksanakan kehendak rakyat dan mencegah runtuhnya negara Mesir.

Dengan demikian, itu bukan tentara yang melakukan kudeta terhadap demokrasi, melainkan Morsi itu sendiri, ketika ia mengeluarkan deklarasi otokratis. Deklarasi Morsi yang mirip - dalam bentuk dan isi – dengan Fujimori. Namun, hal yang aneh adalah, ketika AS sangat menyuarakan ketidak setujuan terhadap deklarasi Fujimori, maka pada kasus Morsi, AS tidak mengucapkan sepatah kata. Tentu saja hal ini adalah maklum bahwa kebijakan luar negeri AS tidak akan pernah peduli dengan prinsip kebenaran dan hanya didasarkan pada kepentingan AS. AS yang mendukung Hosni Mubarak selama 30 tahun, mengetahui bahwa dia adalah seorang diktator yang korup. AS mengetahui adanya penindasan dan penyiksaan ribuan orang Mesir oleh aparat keamanan Negara. Namun Mubarak masih dianggap layak untuk menjadi pemimpin, karena ia adalah sekutu dalam mencapai kepentingan AS. 

AS melakukan hal yang sama terhadap kepemimpinan Morsi. Namun kepentingan Amerika bukan dengan Morsi, sehingga menggambarkan apa yang dia lakukan sebagai kudeta terhadap sistem demokrasi. Kepentingan AS dengan pada Ikhwanul Muslimin, sebagai organisasi yang mempunyai popularitas dan kemampuan untuk mengendalikan Hamas di Palestina, yang akan memberi Israel solusi yang tepat dalam upaya menekan perlawanan terhaap Israel. Jadi, ketika Morsi membuat pernyataan otokratis, AS tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, Presiden Barack Obama dan duta besarnya di Mesir, Anne Patterson, terus mendukung Ikhwanul Muslimin melawan kehendak rakyat Mesir. 

Kemunafikan kebijakan AS ini bukan hal yang baru. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah Ikhwanul Muslimin, tidak dapat melihat kenyataan kebenaran yang terjadi. Sungguh luar biasa, para pemimpin Ikhwanul muslimin terus menyangkal kebenaran dan menggalang pengikut mereka untuk memulai jihad palsu yang hanya ada dalam imajinasi mereka. Para pemimpin Ikhwanul muslimin terus berupaya menciptakan kekacauan di negara mereka sendiri, dan berkeyakinan bahwa penyerangan terhadap tentara Mesir di Sinai adalah hukuman yang layak diterima karena telah melengserkan Morsi. Yang lebih mengejutkan lagi, pemimpin Ikhwanul muslimin malah mencari bantuan Amerika Serikat, padahal mereka sendiri yang selalu menuduh orang Koptik, kaum liberal dan kaum kiri telah mencari dukungan luar negeri. Ikhwanul syekh telah mengutuk AS dari mimbar mereka, mengingatkan bahwa AS musuh Islam dan yang paling bertanggung jawab atas darah umat Islam yang ditumpahkan di Irak dan Afghanistan, dan sekarang mereka membalikkan posisi mereka, secara terbuka menyerukan AS untuk membantu mereka kembali berkuasa.

Para pemimpin Ikhwanul Muslimin telah menunjukkan bahwa mereka siap untuk melakukan apa pun untuk kekuasaan, memobilisasi pengikut mereka dan membeiarkan para pengikut mereka terbunuh, lalu menyerukan Barat untuk campur tangan dalam urusan negara mereka.  

Pertanyaan selanjutnya adalah: Banyak anggota IM yang berpendidikan dan cerdas, mengapa sejauh ini mereka tidak melihat kebenaran dari apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak mengerti bahwa kudeta yang sebenarnya bukan dilakukan komandan Abdel Fattah al-Sisi, tetapi Morsi sendiri yang melakukannya, ketika ia mencabut hukum dan konstitusi dan membuat keputusannya kebal terhadap judicial review? Mengapa IM tidak dapat melihat jutaan demonstran Mesir menuntut pelengseran Morsi itu? Semua pertanyaan ini memiliki satu jawaban: Ikhwanul muslimin mengedepankan politik berdasarkan keyakinan yang salah atas teks-teks agama. Kesalahan mereka adalah penggunaan label agama untuk kepentingan politik, yang pada akhirnya membuahkan keyakinan bahwa merekalah yang paling benar, paling sejalan dengan syariah. Kelompok yang tidak sejalan dengan mereka dianggap sebagai kelompok yang mengingkari syariah, sesat bahkan kufur, hingga halal darah dan hartanya. 

Bukan kebetulan bahwa demonstran Ikhwanul muslimin menyebut dirinya "tentara Muhammad". Ikhwanul muslimin tidak menganggap terpilihnya Morsi sebagai kemenangan politik, melainkan mereka menganggap hal itu sebagai kemenangan agama, kemenangan Allah SWT, kemudian menganggap hal itu sebagai bagaian dari usaha mengembalikan kejayaan Islam masa lalu. Ikhwanul muslimin dipisahkan dari kebenaran dan tenggelam dalam dibayangkan jihad palsu. 

Ikhwanul muslimin  tidak akan pernah mampu melihat realitas. Mereka akan terus membenarkan kesalahan dan kejahatan yang dilakukan oleh para pemimpin mereka, karena --menurut keyakinan mereka-- mereka melaksanakan perintah Allah. Ikhawanul Muslimin telah menggunakan agama untuk mendapatkan kekuasaan. Wallahu A'lam Bis Shawab